KASUS HUMAS
Reformasi Birokrasi adalah publik yang belum memenuhi harapan masyarakat, dalam arti tingkat kepuasan masyarakat masih rendah, ditandai, masih banyaknya keluhan-keluhan terhadap penyelenggara pelayanan publik, baik yang berkaitan dengan prosedur pelayanan yang masih terkesan berbelit-belit, kelambatan dalam pengurusan, biaya yang tidak terjangkau maupun sikap petugas pelayanan yang tidak mencerminkan sikap sebagai abdi masyarakat.
Dalam undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan ditempuh melalui 3 jalur, yakni : peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing. Maka Nampak bahwa pelayanan publik mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu tugas umum pemerintah disamping regulasi dan pemberdayaan.
Disamping itu juga,berikut ada beberapa kasus yang terjadi di antaranya adanya warga yang kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan sehingga warga mengadukannya melalui aplikasi lapor. dengan adanya aduan dari warga pihak kecamatan langsung sigap untuk meresponnya.
Disamping itu juga,berikut ada beberapa kasus yang terjadi di antaranya adanya warga yang kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan sehingga warga mengadukannya melalui aplikasi lapor. dengan adanya aduan dari warga pihak kecamatan langsung sigap untuk meresponnya.
Menyadari hal itu kementrian dalam negeri telah menerbitkan peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (selanjutnya dalam penulisan artikel ini disingkat PATEN yang kemudian ditindak lanjuti dengan keputusan menteri dalam negeri Nomor 238 – 270 tentang petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
PATEN merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat disini berarti cukup satu meja atau loket pelayanan.
Sebagai pusat pelayanan dalam arti bahwa dimasa depan kecamatan diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara proporsional berdasarkan kriteria dan skala kecamatan dibidang perijinan dan Non perijinan.
~ Terimakasih telah membaca, semoga bermanfaat :)
Komentar
Posting Komentar